Make your own free website on Tripod.com

BE PREPARED !!!

Dewan Kerja 

Daerah Nusa Tenggara Barat

 

Sekretariat : Bumi Perkemahan "Jaka Mandala" Jalan Pemuda No.63 A Mataram Nusa Tenggara Barat. Telp/Fax. (0370) 621304 E_Mail: dkd_ntb@yahoo.com

Jamaq- jamaq Doang....

 

 

SK Kwarnas 022

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

NOMOR 022 TAHUN 1991

TENTANG

PENYEMPURNAAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN

DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PANDEGA

 

 BAB I

PENDAHULUAN

 

1. Umum

a. Gerakan Pramuka memberi kesempatan kepada para Pramuka Penegak dan Pandega untuk membina dirinya menjadi kader pemimpin, baik dilingkungan Gerakan Pramuka maupun lingkungan di luar Gerakan Pramuka.

b. Salah satu usaha untuk melaksanakan gagasan tersebut dibentuklah Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega di setiap jenjang Kwartir.

c. Untuk pengaturan dan pelaksanaan tugas Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega disusun suatu petunjuk penyelenggaraan.

d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 081 tahun 1988 perlu disempurnakan sesuai dengan aspirasi Pramuka Penegak dan Pandega, dan perkembangan Gerakan Pramuka dewasa ini.

e. Petunjuk Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman pengelolaan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega.

 

2. Dasar

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 057 tahun 1988 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

b. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 103 tahun 1989 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 050 tahun 1987 tentang Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 063 tahun 1987 Tentang Penyempurnaan Pola Umum Gerakan Pramuka.

e. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 080 tahun 1988 Tentang Pola Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega..

 

3. Ruang Lingkup dan tata urut

Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega dengan tata urut sebagai berikut:

a. Pendahuluan

b. Maksud dan Tujuan

c. Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab

d. Pengorganisasian

e. Wilayah kerja, masa bakti, dan hubungan kerja

f. Kepengurusan

g. pembagian tugas, fungsi, dan mekanisme kerja

h. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera

i. Formatur

j. Penutup

 

4. Pengertian dan Kedudukan

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega yang selanjutnya disingkat Dewan Kerja adalah suatu wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega di tingkat Kwartir, yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pandega puteri dan putera dan bersifat kolegial, berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kwartir yang bertugas membantu Kwartir dalam pengelolaan Pramuka Penegak dan Pandega.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

5. Maksud

Dewan Kerja dibentuk dengan maksud memberi kesempatan kepada Pramuka Penegak dan Pandega untuk menambah pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi, pengembangkan bakat kepemimpinan dalam rangka usaha pengembangan pribadi dan pengabdiannya kepada Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Tujuan

Dewan Kerja dibentuk dengan tujuan sebagai wadah untuk pembinaan dan pengembangan kepemimpinan dan kemampuan Pramuka Penegak dan Pandega dalam ikut serta mengelola Gerakan Pramuka sehingga menjadi kader pemimpin dan pembangunan untuk masa mendatang.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

7. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dewan Kerja adalah:

a. Melaksanakan Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pandega, sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Kwartirnya.

b. Menyusun, melaksanakan dan mengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kwartirnya.

c. Membina Dewan Kerja yang berada di dalam wilayah kerjanya secara koordinatif dan konsultatif.

d. Memberi saran kepada Kwartir mengenai pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.

e. Membantu Kwartir dalam pelaksanaan tugas-tugas Kwartir.

f. Menyelenggarakan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putra di tingkat Kwartirnya.

 

8. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dewan Kerja berfungsi sebagai:

a. Pelaksana kebijaksanaan Kwartir tentang Pramuka Penegak dan Pandega.

b. Perencana dan penyelenggara pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega sesuai dengan keputusan Musyawarah Pramuka Penegak Pandega Puteri Putera.

c. Pemberi sumbangan pemikiran dan laporan kepada Kwartir tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penilaian dan pengembangan kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega pada khususnya dan kegiatan Gerakan Pramuka pada umumnya.

d. Penghubung antara Pramuka Penegak dan Pandega di wilayah kerjanya dengan Kwartir yang bersangkutan.

e. Penggerak Pramuka Penegak dan Pandega di wilayah kerjanya dalam melaksanakan kegiatan Kwartir.

 

 

 

9. Tanggung jawab

a. Dewan Kerja sebagai badan yang bersifat kolegial bertanggung jawab atas segala kebijaksanaannya kepada Musyawarah Pramuka Penegak Pandega Puteri Putera sesuai dengan tingkat dan wilayah kerjanya.

b. Dewan Kerja sebagai Badan Kelengkapan Kwartir bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokoknya kepada Kwartir.

 

 

 

BAB IV

PENGORGANISASIAN

10. Struktur Organisasi

a. Di tingkat Nasional dibentuk Dewan Kerja Daerah Pramuka Penegak dan Pandega Nasional yang disebut Dewan Kerja Nasional disingkat DKN.

b. Di tingkat Daerah dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Daerah yang disebut Dewan Kerja Daerah disingkat DKD.

c. Di tingkat Cabang dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Cabang yang disebut Dewan Kerja Cabang disingkat DKC.

d. Di tingkat Ranting dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Ranting yang disebut Dewan Kerja Ranting disingkat DKR.

 

11. Wewenang

a. Wewenang adalah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya.

b. Wewenang yang dimiliki tersebut adalah :

1.    Membuat penjabaran keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega dan melaksanakannya, Membuat penjabaran keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega dan melaksanakannya, mengatur penyusunan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh kwartirnya,

2. Memberi saran kepada Kwartir dalam mengelola Pramuka Penegak dan Pandega di wilayah kerjanya,

3.  Membantu Kwartir dalam penelitian dan pengembangan Gerakan Pramuka,

4. Melakukan pembinaan terhadap Dewan Kerja di wilayah kerjanya secara koordinatif dan konsultatif dengan memberikan bimbingan teknis,

5. Menyelenggarakan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega puteri putera,

6. Menyelesaikan tugas pokok selama masa baktinya.

 

BAB V

WILAYAH KERJA, MASA BAKTI DAN HUBUNGAN KERJA

12. Wilayah Kerja

a. Wilayah Kerja adalah wilayah berlakunya kewenangan Dewan Kerja.

b. Wilayah Kerja Dewan Kerja sama dengan wilayah kerja Kwartir.

13. Masa Bakti

a. Masa bakti adalah kurun waktu berlangsungnya suatu kepengurusan Dewan Kerja dalam melaksanakan tugasnya.

b. Masa bakti sama dengan masa bakti kwartirnya.

14. Hubungan Kerja

a. Hubungan kerja adalah interaksi yang dilakukan oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya.

b. Hubungan kerja dengan Kwartir

Bentuk hubungan kerja Dewan Kerja dengan Kwartir dalam kedudukannya sebagai Badan Kelengkapan Kwartir adalah garis hubungan koordinasi, konsultasi dan informasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan menilai pelaksanaan tugas pokoknya.

c. Hubungan antar Dewan Kerja

Bentuk hubungan antar Dewan Kerja adalah :

1. Hubungan antar Dewan Kerja yang berbeda jajaran adalah dari jajaran yang lebih tinggi ke bawah, berupa garis bimbingan, koordinasi, konsultasi dan informasi. Sedangkan dari jajaran yang lebih bawah ke atas adalah koordinasi, konsultasi dan pelaporan.

2. Hubungan antar Dewan Kerja yang setingkat adalah garis hubungan koordinasi, informasi dan kerjasama.

3. Hubungan Dewan Kerja seperti yang dimaksud dalam Pt. 14. C. 2) apabila melibatkan Pramuka Penegak dan Pandega antar wilayah kerja yang bersangkutan dilakukan dengan sepengaetahuan Kwartir yang berkaitan dengan Wilayah kerja tersebut.

d. Hubungan dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka

1. Dewan Kerja dapat menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka dengan sepengetahuan Kwartir.

2. Bentuk kerjasama dan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Kwartir.

 

BAB VI

KEANGGOTAAN

15. Anggota Dewan Kerja adalah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok Dewan Kerja.

 

16. Persyaratan

a. Umum

1. Persyaratan umum merupakan ketentuan pokok yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota Dewan Kerja.

2. Persyaratan umum terdiri atas :

a. Belum menikah,

b. Sedikitnya telah menjadi Pramuka Penegak Bantara,

c. Pada saat memulai masa baktinya berusia 17 tahun sampai 23 tahun.

3. a) Usia 17 tahun berarti pada saat dilantik menjadi anggota telah berulang tahun yang ke-17.

b)    Usia 23 tahun berarti pada saat dilantik menjadi anggota belum berulang tahun yang ke-23.

b. Khusus

      Persyaratan khusus merupakan persyaratan tambahan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera, selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

17. Pemilihan dan pengangkatan anggota

a. Pemilihan Anggota

1. Pemilihan anggota adalah tata cara memilih anggota pengurus Dewan Kerja.

2. Pemilihan anggota pada dasarnya dilakukan oleh Pramuka Penegak dan Pandega di wilayah kerjanya.

3. Pemilihan calon anggota dilakukan oleh Musyawarah Penegak dan Pandega puteri putera melalui formatur.

4. Penempatan, pembagian tugas, fungsi dan kedudukan setiap anggota ditentukan oleh Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera melalui formatur,

b. Pengangkatan anggota

1. Pengangkatan anggota adalah suatu pelimpahan wewenang yang diberikan kepada anggota Dewan Kerja untuk melaksanakan tugas pokoknya.

2. Pengangkatan anggota dilakukan dengan keputusan Kwartir.

3. Tata cara pengangkatan anggota diatur oleh Kwartir.

18. Mutasi anggota

a. Mutasi anggota adalah perpindahan fungsi dan kedudukan anggota dalam pelaksanaan tugasnya di Dewan Kerja.

b. Mutasi anggota dapat dilakukan pada seluruh jenis, fungsi dan kedudukan anggota.

c. Tata cara mutasi disusun oleh Dewan Kerja dengan persetujuan Kwartir.

d. Pelaksanaan mutasi dilakukan dengan keputusan Kwartir.

 

19. Pemberhentian anggota

a. Pemberhentian anggota merupakan tindakan yang menghilangkan hak dan kewajiban seseorang anggota untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Kerja.

b. Pemberhentian anggota dilakukan apabila anggota:

1. Menikah

2. Berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Kerja. Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir.

3. Mengajukan permintaan sendiri

4. Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Kehormatan Pramuka.

c. Jenis pemberhentian anggota terdiri atas:

1. pemberhentian dengan hormat

2. pemberhentian dengan tidak hormat.

d. Pemberhentian dengan hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan karena ketentuan Pt.21.b.1) dan Pt.21.b.2) dan Pt.21.b.3).

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan karena ketentuan Pt.19.b.4).

f. Tata cara pemberhentian anggota diatur oleh Dewan Kerja dengan persetujuan Kwartir.

g. Pemberhentian anggota dilakukan dengan Keputusan Kwartir.

 

20. Penggantian anggota

a. Penggantian anggota adalah penggantian Pramuka Penegak dan Pandega yang dilakukan apabila ada anggota yang diberhentikan dari keanggotaan.

b. Penggantian anggota dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi Pramuka Penegak dan Pandega untuk membina dan mengembangkan diri di Dewan Kerja.

c. Tata cara penggantian anggota diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir.

 

21. Hak dan Kewajiban anggota

a. Pada prinsipnya sebagai badan yang bersifat kolegial setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.

b. Dalam pelaksanaan tugasnya anggota dibagi dalam suatu susunan kepengurusan.

 

BAB VII

KEPENGURUSAN

22. Pengurus

a. Susunan pengurus Dewan Kerja adalah:

1. Seorang ketua merangkap anggota

2. Seorang wakil ketua merangkap anggota

3. Dua orang sekretaris merangkap anggota

4. Seorang bendahara merangkap anggota

5. Beberapa orang anggota.

Dengan catatan:

Apabila ketua dijabat oleh Pramuka Penegak atau Pandega putra, maka wakil ketua dijabat oleh Pramuka Penegak atau Pandega putri, dan sebaliknya.

b. Jumlah anggota Dewan Kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan secara keseluruhan berjumlah ganjil.

c. Pimpinan Dewan Kerja terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II dan Bendahara.

 

23. Pengurus Harian.

a. Dalam pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan Dewan Kerja dapat membentuk Pengurus Harian yang terdiri dari beberapa anggota Dewan Kerja.

b. Keanggotaan Pengurus Harian ditentukan dalam Rapat Pleno Dewan Kerja, dan disesuaikan dengan program kegiatan serta kesempatan yang dimiliki anggota Dewan Kerja.

c. Jumlah dan susunan Pengurus Harian diatur berdasarkan kebutuhan.

 

24. Pembidangan

a. Pembidangan adalah pembagian tugas yang dilakukan sebagai upaya memperlancar pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.

b. Pembidangan diatur sebagai berikut:

1. Bidang Teknik Kepramukaan

2. Bidang Kegiatan

3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan

4. Bidang Penelitian dan Evaluasi.

c. Untuk tingkat cabang dan Ranting dapat diadakan penggabungan bidang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

 

BAB VIII

PEMBAGIAN TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME BIDANG

25. Pembagian Tugas

a. Pembagian tugas merupakan pembagian pekerjaan berdasarkan kedudukan anggota dalam kepengurusan Dewan Kerja.

b. Pembagian tugas diatur sebagai berikut:

1. Ketua

a. Memimpin dan mengelola Dewan Kerja

b. Bersama dengan seluruh anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.

c. Mewakili Dewan Kerja sebagai Andalan di Kwartirnya.

2. Wakil Ketua

a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya

b. Mewakili ketua apabila berhalangan

c. Mewakili Dewan Kerja sebagai Andalan di Kwartirnya.

3. Sekretaris I

a. Melaksanakan mekanisme administrasi khususnya yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat konsepsional

b. Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

4. Sekretaris II

a. Melaksanakan mekanisme administrasi khususnya yang berkenaan dengan kesekretariatan.

b. Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris I berhalangan.

5. Bendahara

a. Mengelola keuangan dan harta benda Dewan Kerja.

b. Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris apabila yang bersangkutan berhalangan.

6. Ketua Bidang

      Membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja dalam memimpin anggota bidangnya untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang masing-masing.

7. Anggota Bidang

a. Melakukan tugas bidang

b. Bersama-sama dengan Ketua Bidang merumuskan kebijaksanaan bidang.

 

26. Dalam rangka pembinaan Satuan Karya, anggota Dewan Kerja menjadi anggota pimpinan Satuan Karya Pramuka di Kwartirnya.

 

27. Hal-hal yang belum diatur pada pembagian tugas di atas, diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan.

 

28. Fungsi Bidang

Fungsi Bidang daiatur sebagai berikut:

1. Bidang Teknik Kepramukaan

a. Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pandega secara konsepsional.

b. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan pelaksanaan suatu peraturan.

2. Bidang Kegiatan.

a. Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan yang merupakan kegiatan operasional dalam upaya peningkatan mutu kegiatan operasional Pramuka Penegak dan Pandega.

b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Operasional.

3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan

a. Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan pembinaan dalam upaya peningkatan mutu Pramuka Penegak dan Pandega.

b. Bertanggung jawab atas pendidikan dan latihan Pramuka Penegak dan Pandega.

4. Bidang Penelitian dan Evaluasi.

a. Memikirkan, merancanakan dan mengorganisasikan kegiatan penelitian dan evaluasi dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan kualitas Pramuka Penegak dan Pandega.

b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penelitian dan evaluasi.

 

29. Mekanisme Bidang

a. Mekanisme bidang merupakan pola interaksi antar bidang dalam melaksanakan fungsinya.

b. Mekanisme bidang diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan.

 

30. Dewan Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja dan atau Sangga Kerja yang bertindak sebagai pelaksana suatu kegiatan.

 

31. Kelompok Kerja

a. Kelompok Kerja terdiri atas:

1. Anggota Dewan Kerja sebagai penanggung jawab pelaksana,

2. Pramuka Penegak dan Pandega,

3. Andalan, Pembina, Pelatih dan atau orang yang dianggap ahli.

b. Susunan Kelompo Kerja diusulkan oleh Dewan Kerja dan ditetapkan dengan keputusan Kwartir.

c. Masa kerja dan wewenang Kelompok Kerja diatur oleh Dewan Kerja dengan persetujuan Kwartir.

 

 

 

32. Sangga Kerja

a. Sangga Kerja terdiri atas:

1. anggota Dewan Kerja sebagai Penanggung jawab Pelaksana,

2. Pramuka Penegak dan Pandega,

3. Orang yang dianggap mampu dan ahli.

b. Susunan Sangga Kerja diusulkan oleh Dewan Kerja dan ditetapkan dengan keputusan Kwartir.

c. Masa kerja dan wewenang Sangga Kerja diatur oleh Dewan Kerja dengan persetujuan Kwartir.

 

33. Kelompok Kerja dan Sangga Kerja bertanggung jawab kepada Kwartir melalui Dewan Kerja.

 

BAB IX

MUSYAWARAH PRAMUKA

PENEGAK DAN PANDEGA PUTERI PUTERA

34. Pengertian

a. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera yang disingkat MUSPPANITERA adalah suatu forum atau tempat pertemuan bagi Pramuka Penegak dan Pandega puteri putera di tiap jajaran Kwartir sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi guna membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Pramuka Penegak dan Pandega di tingkat Kwartirnya.

b. MUSPPANITERA merupakan kekuasaan tertinggi bagi Pramuka Penegak dan Pandega di tingkat Kwartir.

c. Hasil MUSPPANITERA merupakan bahan pelengkap bagian Rencana Kerja Kwartir yang akan diajukan dalam Musyawarah Kwartir.

d. MUSPPANITERA pada hakikatnya merupakan wahana pembinaan guna memberi kesempatan kepada Pramuka Penegak dan Pandega untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.

 

35. Jenis MUSPPANITERA

a. Musppanitera Biasa

Musppanitera biasa adalah Musppanitra yang diselenggarakan dalam keadaan terpenuhinya korum dan tepat waktu.

b. Musppanitra Luar Biasa

Musppanitra luar biasa adalah Musppanitra yang diselenggarakan dalam keadaan tidak terpenuhinya korum dan tidak tepat pada waktunya.

c. Musppanitra Istimewa

Musppanitra istimewa adalah Musppanitra yang diselenggarakan karena ada hal-hal khusus dan istimewa.

d. 1) Tepat Waktu

Tepat waktu adalah apabila Musppanitra diselenggarakan sesuai dengan waktunya, yaitu pada saat masa bakti Dewan Kerja akan berakhir.

2. Korum

a. Korum adalah jumlah peserta yang seharusnya hadir dalam Musppanitra sehingga Musppanitra memiliki keabsahan.

b. Korum terpenuhi apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah yang seharusnya hadir.

c. Lebih dari setengah jumlah yang harus hadir dihitung dengan cara :

4. membagi dua jumlah yang harus hadir ditambah satu.

5. apabila hasil perhitungan tersebut berupa bilangan pecahan maka diambil bilangan bulat berikutnya.

3. Hal khusus dan istimewa

a. Hal khusus yang dimaksud adalah Musppanitera yang diselenggarakan diantara waktu pelaksanaan 2 (dua) Musppanitera yang berurutan.

b. Hal istimewa yang dimaksud adalah Musppanitera dilaksanakan karena adanya hal-hal yang diluar ketentuan yang beralku yang tidak memungkinkan diselenggarakannya Musppanitera biasa maupun Musppanitera luar biasa.

4. Musppanitera Istimewa dilaksanakan atas usul dari sedikitnya dua pertiga jumlah perutusan yang seharusnya hadir.

 

36. Pelaksanaan Musppanitera berdasarkan Keputusan Kwartir.

 

37. Tingkat dan waktu pelaksanaan

a. Ditingkat Nasional diselenggarakan Musppanitera Tingkat Nasional selanjutnya disebut Musppanitera Nasional yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

b. Ditingkat Daerah diselenggarakan Musppanitera Tingkat Daerah selanjutnya disebut Musppanitera Daerah yang diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

c. Ditingkat Cabang diselenggarakan Musppanitera Tingkat Cabang selanjutnya disebut Musppanitera Cabang yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

d. Ditingkat Ranting diselenggarakan Musppanitera Tingkat Ranting selanjutnya disebut Musppanitera Ranting yang diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

 

38. Penyelenggara

a. Penyelenggara adalah badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan Musyawarah Pramuka Penegak Pandega Puteri Putera.

b. Penyelenggara adalah Dewan Kerja yang bersangkutan.

c. Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan persetujuan Kwartir.

 

39. Peserta

a. Peserta adalah perutusan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti Musppanitera.

b. Peserta Musppanitera Nasional adalah:

1. Anggota Dewan Kerja Nasional.

2. Utusan Dewan Kerja Daerah.

c. Peserta Musppanitera Daerah adalah:

1. Anggota Dewan Kerja Daerah.

2. Utusan Dewan Kerja Cabang.

d. Peserta Musppanitera Cabang adalah:

1. Anggota Dewan Kerja Cabang.

2. Utusan Dewan Kerja Ranting.

3. Dewan Saka di Tingkat Cabang

e. Peserta Musppanitera Ranting adalah:

1. Anggota Dewan Kerja Ranting.

2. Utusan Dewan Ambalan dan atau Dewan Racana.

3. Dewan Saka di tingkat Ranting

 

40. Perutusan dan Mandat

a. Perutusan

1. Perutusan adalah Pramuka Penegak dan Pandega yang mendapatkan mandat untuk menyampaikan aspirasi Pramuka Penegak dan Pandega yang berada di wilayah kerjanya.

2. Jumlah dan persyaratan lain yang berkenaan dengan perutusan diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara.

b. Mandat

1. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang dimiliki oleh peserta agar perutusannya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Mandat bagi perutudan Dewan Kerja Penyelenggara diperoleh dari Dewan Kerja penyelenggara.

3. Mandat bagi Dewan Kerja bukan penyelenggara diperoleh dari Dewan Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartirnya.

4. Mandat bagi perutusan Dewan Ambalan diperoleh dari Dewan Ambalan dengan persetujuan Pembina Gugusdepannya.

5. Mandat bagi perutusan Dewan Racana diperoleh dari Dewan Racana dengan persetujuan Pembina Gugusdepannya.

 

41. Hak Suara, Hak Bicara, dan Hak Pilih.

a. Hak suara adalah hak yang dimiliki peserta/perutusan untuk diperhitungkan dalam penghitungan suara bila dilaksanakan pengambilan keputusan.

b. Hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta/perutusan untuk menyampaikan usul, saran dan pendapat.

c. Hak pilih adalah hak yang dimiliki peserta/perutusan untuk dipilih dan memilih.

d. Setiap perutusan mempunyai satu hak suara.

e. Penyelenggara dapat membuat pengaturan tambahan berkenaan dengan peserta dan perutusan.

 

42. Pimpinan Musppanitera

a. Pimpinan Musppanitera adalah peserta yang mendapatkan fungsi khusus berupa hak dan kewajiban untuk memimpin jalannya Musppanitera sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan secara berhasil guna dan bergaya guna.

b. Pimpinan Musppanitera selanjutnya disebut Presidium, yang personalianya dipilih oleh musyawarah.

c. Unsur Presidium terdiri atas:

1. Satu orang dari unsur Dewan Kerja Penyelenggara yang mendapat mandat dari Ketua Dewan Kerja Penyelenggara.

2. Dua orang dari dua unsur perutusan yang berlainan yang dipilih oleh pesertta Musyawarah.

d. Presidium terdiri atas:

1. satu orang Ketua Presidium

2. satu orang Wakil Ketua Presidium

3. satu orang Sekretaris Presidium

e. Pemilihan Presidium dipimpin oleh Dewan Kerja Penyelenggara.

f. Tata cara pemilihan Presidium diatur lebih lanjut dalam Musppanitera.

g. Hak dan Kewajiban Presidium

1. Hak Presidium adalah hak yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab bagi presidium untuk memimpin dan mengatur jalannya Musppanitera.

2. Kewajiban Presidium adalah memimpin dan mengatur jalannya Musppanitera sehingga dapat tercapainya tujuan Musppanitera.

h. Tanggung jawab Presidium

Presidium bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dan menyerahkan hasil Muppanitera kepada Kwartir melalui Dewan Kerja.

i. Musppanitera dapat membuat tambahan ketentuan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Presidium.

 

43. Penasihat Musppanitera

a. Penasihat Musppanitera adalah orang yang memiliki fungsi untuk memberi nasihat, petunjuk dan saran kepada Musppanitera untuk menjadikan bahan pertimbangan.

b. Penasihat Musppanitera terdiri atas unsur andalan Kwartir dan atau staf Kwartir yang mendapat mandat Kwartir.

c. Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasihat Musppanitera dibuat oleh Dewan Kerja Penyelenggara.

 

44. Acara Musyawarah.

a. Acara Musyawarah adalah hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai materi pembahasan dalam suatu Musppanitera.

b. Pada acara Musppanitera Biasa atau Musppanitera Luar Biasa sekurang-kurangnya harus dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Pertanggungjawaban

a. Pertanggungjawaban atas kebijaksanaan yang dibuat oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan:

1. Tugas Pokok

2. Rencana Kerja

b. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban pengambilan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah dilakukan Dewan Kerja berkenaan dengan pencapaian tugas pokok dan rencana kerja.

2. Evaluasi

      Evaluasi kegiatan Pramuka Penegak dan Pandega di wilayah kerjanya selama masa bakti dengan membandingkan antara pengambilan kebijaksanaan dan pelaksanaan yang telah dibuat Dewan Kerja selama masa bakti dengan pencapaian tugas pokok dan rencana kerja.

3. Menyusun rencana kerja untuk Pramuka Penegak dan Pandega di wilayah kerjanya berupa arah, sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai dalam satu masa bakti.

4. Memilih calon anggota Dewan Kerja masa bakti berikutnya.

 

45. Pengambilan Keputusan

a. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Musppanitera sehingga didapat suatu pilihan sebagai putusan akhir.

b. Setiap pengambilan keputusan sedapat-dapatnya diperoleh dengan musyawarah untuk mufakat.

c. Apabila keputusan tidak dapat tercapai melalui musyawarah maka keputusan diperoleh melalui pengambilan suara terbanyak.

d. Keputusan Musyawarah Istimewa baru memiliki kekuatan mengikat apabila telah mendapat persetujuan melalui referendum.

1. Referendum adalah pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak langsung dari seluruh jajaran Dewan Kerja (khusus Muppanitera Istimewa Ranting pengambilan suara langsung dari Dewan Racana dan atau Dewan Ambalan) yang berada di wilayah kerjanya.

2. Tata cara pelaksanaan referendum diatur dalam Musppanitera Istimewa tersebut dengan persetujuan Kwartir.

3. Presidium Musppanitera Istimewa bertanggung jawab atas pelaksanaan referendum.

 

BAB X

FORMATUR

46. Pengertian.

a. Formatur adalah peserta yang diberi hak dan kewajiban untuk memilih calon anggota Dewan Kerja.

b. Formatur dipilih dalam Musppanitera.

 

47. Tugas dan Masa Tugas

a. Formatur bertugas untuk:

1. Memilih calon anggota Dewan Kerja.

2. Menyusun penempatan calon anggota tersebut dalam pembagian tugas dan fungsinya di Dewan Kerja.

b. Formatur bermasa tugas selama satu bulan sejak Musppanitera berakhir.

c. Formatur bertanggung jawab kepada Musppanitera melalui Kwartir.

 

 

 

48. Keanggotaan Formatur

a. Anggota formatur terdiri atas:

1. Unsur anggota Dewan Kerja Penyelenggara

2. Unsur peserta Musppanitera

b. Jumlah anggota formatur secara keseluruhan gasal dan tidak lebih dari 9 orang.

c. Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan formatur diatur dalam Musppanitera.

d. Formatur dapat menyusun hal-hal yang berkenaan dengan cara pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Kwartir.

 

49. Penasihat Formatur

a. Penasihat formatur adalah Andalan Kwartir yang diminta oleh Musppanitera dengan mendapat mandat dari Kwartir.

b. Tugas penasihat formatur adalah memberikan saran, usul dan pendapat kepada Formatur.

c. Penasihat Formatur tidak memiliki hak suara.

d. Penasihat Formatur bertanggung jawab kepada Kwartir.

 

BAB XI

SIDANG PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT

50. Sidang Paripurna

a. Pengertian

      Sidang Paripurna adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas kebijaksanaan yang akan dilakukan oleh Dewan Kerja dalam satu tahun kerja.

b. Sidang Paripurna dilaksanakan di seluruh jajaran Dewan Kerja.

c. Peserta Sidang Paripurna

1. Peserta Sidang Paripurna terdiri atas

a. Anggota Dewan Kerja Penyelenggara

b. Perutusan Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Penyelenggara yang mendapat mandat dari Kwartirnya.

c. Khusus Sidang Paripurna Ranting:

4. Peserta

a. Anggota Dewan Kerja Ranting

b. Perutusan Dewan Ambalan, dan atau

c. Perutusan Dewan Racana

2. Mandat

      Mandat peserta diperoleh dari Kwartir Ranting dan Pembina Gugusdepan.

2. Penasihat Sidang Paripurna

a. Penasihat Sidang Paripurna adalah orang yang memiliki fungsi sebagai pemberi saran, usul dan pendapat dalam pelaksanaan Sidang Paripurna.

b. Penasihat Sidang Paripurna terdiri atas dari Andalan Kwartir dan atau Staf Kwartir yang mendapat mandat dari Kwartir.

d. Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Sidang Paripurna diatur oleh Dewan Kerja penyelenggara.

 

51. Rapat-Rapat

a. Pengertian

      Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.

b. Jenis Rapat

1. Rapat Pleno

a. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja untuk merumuskan kebijaksanaan yang akan diambil oleh Dewan Kerja.

b. Rapat Pleno merupakan forum tertinggi didalam Dewan Kerja untuk mengambil keputusan.

2. Rapat pimpinan

      Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan Dewan Kerja, untuk mengejawantahkan kebijaksanaan umum yang digariskan dalam rapat pleno.

3. Rapat Bidang

      Rapat bidang adalah rapat yang diselenggarakan oleh anggota bidang untuk menjabarkan kebijaksanaan umum yang sesuai dengan bidangnya.

4. Rapat Pengurus Harian

      Rapat pengurus harian adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus harian untuk membahas pelaksanaan tugasnya.

5. Rapat Konsultasi

      Rapat konsultasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja dalam pelaksanaan tugas pokoknya yang berhubungan dengan Kwartir.

6. Rapat Koordinasi

      Rapat koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja untuk membahas suatu permasalahan yang melibatkan pihak lain.

c. Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan rapat dapat diatur oleh Dewan Kerja.

 

BAB XII

PENUTUP

52. Masa Peralihan

      Seluruh jajaran Kwartir Gerakan Pramuka diberi kesempatan mengadakan penyesuaian dengan isi petunjuk penyelenggaraan ini dalam masa peralihan selama satu tahun sejak tanggal ditetapkannya petunjuk penyelenggaran ini.

53. Lain-lain

      Hal lain yang belum diatur dalam Petunjuk Penyelenggaran ini akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasioanal Gerakan Pramuka dengan mendengar saran dari Dewan Kerja Nasional.

Jakarta, 25 Pebruari 1991

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

                                                      Ketua,

 

 

                                                                                    Letjen TNI (Purn) Mashudi